GEMPA Kota Dumai Deklarasikan Dukung Revisi UU KPK

oleh -
M Afdol Al Anshori

Infowarta.com, DUMAI – Memanasnya polemik pro dan kontra revisi Undang-Undang KPK memaksa Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai Muhammad Afdol Al Anshori buka suara.

Muhammad Afdol Al Anshori atau yang sering disapa Anshor mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun yang menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara semakin besar. Di sisi lain, kinerja KPK masih kurang efektif. Misalnya lemahnya koordinasi antarlini penegak hukum dan terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK.

“Selain itu, terdapat banyak masalah pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana. Misalnya kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, masalah penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi”, ujar Anshor.

Terdapat juga tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum. Kelemahan lainnya bahwa belum ada lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal ini memungkinkan terdapat celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

“Untuk itu, kami mendukung penuh revisi UU KPK untuk KPK yang lebih tegas, berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK”, ungkapnya.

Dengan adanya revisi UU KPK tersebut, KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai ‘counterpartner’ yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini, sedang berlangsung seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi KPK. Dalam pelaksanaannya saat ini, Pansel KPK justru dituduh tidak netral dan mendapat sangkaan-sangkaan buruk lainnya. Padahal, hal tersebut merupakan upaya ancaman dari berbagai pihak untuk mengganggu kinerja Pansel KPK.