Pemko Dumai Alihkan Sejumlah Pos Anggaran Guna Tangani Covid -19

oleh -

INFOWARTA.COM, Dumai – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah menghentikan proses pengadaan barang/jasa dari sejumlah program yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 untuk menanggulangi wabah Corona.

Instruksi bersifat segera yang dituangkan dalam surat keputusan nomor: S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 itu mulai direalisasikan Pemerintah Kota Dumai dengan mengkaji ulang seluruh kegiatan Pemko Dumai. Utamanya yang bersumber dari DAK.

“Saat ini sedang kita rumuskan. Mana yang bisa kita ambil ya kita ambil sesuai instruksi pusat. Tentang berapa nilainya, saat ini belum bisa kita pastikan,”kata Zul As, Selasa (31/03/20).

Meski belum menentukan jumlah, Zul As memastikan kegiatan yang belum tuntas proses lelangnya sudah dihentikan sementara waktu. “Untuk yang sudah lelang dan ada pemenangnya tetap dilanjutkan pekerjaanya,” lanjut Zul As.

Catatan Dumai Pos, tahun 2020 Pemerintah Kota Dumai menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik berupa pembangunan gedung Puskesmas dan peningkatan jalan serta drainase mencapai Rp150 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp98 miliar dari jumlah tersebut merupakan DAK Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Selain kegiatan fisik melalui DAK, kegiatan lain yang mengalami pergeseran, menurut Kepala Bappeda Dumai Syafei adalah kegiatan seremonial yang sifatnya pengumpulan massa. “Tidak hanya bergeser bahkan tidak dilaksanakan sama sekali,” ujar Syafei.

Lain itu, DPRD Dumai juga mengalihkan anggaran reses mencapai Rp500 juta untuk mengatasi covid 19. Kemudian, Dinas Kesehatan dan RSUD telah memiliki anggaran sekitar Rp15 miliar yang akan diperuntukan untuk pembelian Alat Pelindung Diri(APD) standar kesehatan serta berbagai kebutuhan medis yang dibutuhkan untuk penanganan covid 19.

Kepala Pelaksana BPBD Dumai H Afrilagan SH sebagai pihak yang akan menggunakan anggaran, hingga kemarin juga belum bisa memastikan umlah anggaran yang dibutuhkan untuk menangkal penyeberan virus corona belum bisa memberikan rician. Sebab harus menghimpun anggaran dari beberapa satker serta kebutuhan apa yang diperlukan. (rls)