Sangat Memuaskan, Berikut Capaian Kinerja Kemenkeu Unit Kerja Dumai Tahun 2022

oleh -

Infowarta.com, DUMAI – Capaian kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) unit kerja Dumai tahun 2022 sangat memuaskan. Dimana pendapatan di masing-masing unit tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan negara APBN Tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen  dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.

Realisasi ini tumbuh 30,6 persen sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.

Hal tersebut diketahui melalui kegiatan konferensi pers terkait laporan hasil kinerja 2022 masing-masimg Unit Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wilayah kerja Dumai, Rohil, Bengkalis dan Meranti yaitu KPP Patrama Dumai, KPP Patrama Bengkalis, KPPBC TMP B Dumai, KPPN Dumai dan KPKNL Dumai di Aula Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan Cukai ‎(KPPBC) Tipe Madya Pabean Dumai, Rabu sore (25/1/2023).

Acara dibuka oleh Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Tipe A I Dumai, Sukirno sebagai koordinator Kemenkeu Satu Wilayah Dumai, didampingi Kepala KPPBC TMP B Dumai, Ristola S.I Nainggolan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, Muh. Hasbi Hanis, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, Laela Nikulina dan KPP Pratama Bengkalis Eko Cahyo Wicaksono.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Dumai, Sukirno mengungkapkan, bahwa semua unit Eselon I Kemenkeu di Dumai, dan Bengkalis telah melakukan tugasnya dalam merealisasikan pendapatan negara dan menjalankan tugas-tugas lainnya.

Sukirno menerangkan, untuk capaian realisasi pendapatan Negara APBN 2022 di masing masing unit Eselon I Kemenkeu di Kota Dumai, seluruhnya telah mencapai target bahkan ada  melewati target yang diberikan oleh pemerintah Pusat.

Adapun capaian masing-masing Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Kota Dumai dan Bengkalis untuk tahun 2022, sebagai berikut.

Kepala KPPBC TMP B Dumai, Ristola S.I Nainggolan menerangkan, capaian Penerimaan di KPPBC TMP B Dumai, dari target yang ditetapkan sekitar  Rp12,9 Triliun, berhasil tercapai sekitar Rp13,3 Triliun atau secara persentase 103,85 Persen.

Diakuinya dengan pencapaian ini, tentunya menjadi barometer pihaknya untuk tetap menjalankan fungsinya semakin baik lagi di bawah Kemenkue.

‎Bea Cukai Dumai mendapat distribusi target tahun 2022 sebesar Rp.12.926.555.102.000 dengan rincian target Bea Masuk sebesar Rp.35.866.791.000 dan Bea Keluar sebesar Rp.12.890.688.311.000. Melalui upaya yang optimal dan kontribusi semua pihak, capaian penerimaan Bea Cukai Dumai, dapat terealisasi bahkan melampaui target tersebut dengan total penerimaan sebesar Rp.13.374.807.917.000 atau 103.85 persen dari total penerimaan dengan rincian Bea Masuk sebesar Rp.53.887.388.000 atau 150,01 persen dari target, Bea Keluar sebesar Rp.13.374.807.917.000 atau 103.76 persen dari target serta penerimaan Pabean Lainnya sebesar Rp 540.837.000.

“Berbagai komoditas penyumbang penerimaan terbesar yaitu pupuk Rp.8.463.845.985.670, minyak mentah, CPO dan turunannya Rp.2.680.385.882.657, alkohol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya Rp.605.976.316.610, garam dan garam peroksi, dari asam anorganik dan logam  Rp.197.819.097.250, serelia Rp.172.801.426.008 serta komoditas lainnya,” terangnya

Untuk capaian kinerja KPP Pratama Dumai disampaikan Kepala KPP Pratama Dumai, Laela Nikulina yang mengatakan dari Target yang diberikan Rp1,7 triliun, bisa dicapai sekitar Rp2 Triliun atau 114,02 persen.

Muh. Hasbi Hanis kepala KPKNL Dumai menambahkan. capaian kinerja KPKNL selama 2022 dari target Rp66,7 Miliar berhasil  terealisasi Rp103,3  Miliar atau 154,71 persen.

Sedangkan KPP Pratama Bengkalis, selama 2022 dari Target 1,7 Triliun berhasil terealiasi Rp2,1 Triliun atau 120,59 persen. Kata Eko Cahyo Wicaksono, Kepala KPP Pratama Bengkalis.

Kepala KPPN Dumai, Sukirno menambahkan, disamping mengelola penerimaan, Kemenkeu  juga memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif yang diadministrasikan oleh KPPN Dumai.

Selain itu, Jelas Sukirno  Kemenkeu juga melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara dan daerah. Adapun dari sisi kekayaan negara salah satunya dengan melakukan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah.

“Kegiatan sertifikasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mengamankan BMN berupa tanah. Tahun 2022, KPKNL Dumai menargetkan sebanyak 25 bidang tanah untuk disertifikatkan.

Target tersebut berhasil dilampui dengan mensertifikatkan 146 bidang tanah, Sampai dengan tahun 2022, Aplikasi SIMAN mencatat bahwa terdapat 445 bidang tanah yang dimiliki oleh satuan kerja dibawah binaan KPKNL Dumai. Terangnya

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan lelang berupa pokok lelang (PL 1) dan pegadaian berhasil mencatat nilai sebesar Rp87.446.976.873,00 dari target sebesar Rp58.500.000.000,00.

Dijelaskanya, pengurusan piutang negara/daerah, dari upaya-upaya penagihan langsung dengan surat paksa atau tanpa surat paksa kepada para debitur, KPKNL Dumai di tahun 2022 berhasil memulihkan hak tagih negara (debt recovery) sebesar Rp354.929.243,00 dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp13.882.418.467,00 dari target sebesar Rp7.368.001.460,00.

Menurutnya,  2022 merupakan periode dengan tantangan yang cukup berat bagi perekonomian Indonesia, dalam masa transisi pasca COVID-19, pemerintah berupaya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengah perubahan dan penyesuaian kebijakan.

Kementerian Keuangan senantiasa mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan, pengelolaan kekayaan negara, memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif serta meningkatkan pengawasan pada wilayah kerja masing-masing kantor pelayanan.

‎”Dalam menyatukan dan mendukung kinerja dalam mencapai visi misi Kemenkeu, senantiasa dilakukan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi lain hingga koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” pungkasnya. (Vie)