Penggeledahan KPK Terus Berlanjut, Tiga Dinas Digeledah Temukan Dokumen Lelang tahun 2016 – 2018

oleh -
Foto Infowarta.com

Infowarta.com, DUMAI – Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya belum selesai. Hingga Rabu (14/8/2019) tadi. Lembaga anti rasuah itu masih melakukan pemeriksaan di beberapa titik diantaranya Kantor Dinas PUPR Jalan Soebrantas, Dinas Pendidikan Kota Dumai.

Sebelumnya, tim KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai yang berada di Jalan Perwira, Bagan Besar. Sejumlah dokumen lelang proyek berhasil disita penyidik KPK

Pantauan, Rabu (14/8/2019) di Kantor Dinas PUPR, terlihat KPK melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen di ruang lantai dua kantor PUPR. Mereka tampak berada di ruang tunggu Kepala Dinas PUPR Syahminan. Sedang melakukan pemeriksaan. Terlihat juga Kabid Cipta Karya PUPR Dumai, Riau Satria.

Penyidik KPK yang datang berjumlah 6 orang diketahui sudah ada sekira Pukul 08.00 WIB dan langsung melakukan penggeledahan.

“Tadi ada enam orang tadi yang masuk. Mereka tiba pukul 08.00 WIB menggunakan mobil Innova dan langsung melakukan pemeriksaan.” Kata salah satu pegawai yang tidak menyebut namanya, kepada Wartawan.

Sementara didepan pintu masuk dijaga 4 petugas kepolisian dari Polres Dumai bersenjata lengkap. Polisi juga berjaga-jaga didepan pintu masuk ruangan Kepala Dinas PUPR Kota Dumai dan ruangan TU. Pihak KPK juga melarang Wartawan pada saat mengambil foto pemeriksaan.

Terpisah, KPK juga turut melakukan pemeriksaan di Dinas Pendidikan, rombongan petugas KPK melakukan pemeriksaan diruangan Kepala Dinas Pendidikan, Ruangan Tata Usaha dan ruangan Bagian Program dinas Pendidikan Kota Dumai.

Kepala Dinas PUPR Kota Dumai Syahminan mengatakan, ada dokumen proyek tahun 2016 sampai 2018 yang dibawa KPK kantor PUPR

”Kita koperatif, terhadap pemeriksaan KPK, apa yang mereka minta terkait sejumlah dokumen penyelidikan kita berikan,”katanya.

Kedatangan KPK, kata Syahminan, hanya memeriksa sejumlah dokume saja, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan.”Kedatangan KPK hanya meminta dokumen,”pungkasnya.

Kadis PU mengaku tidak kaget atas kedatangan KPK ke ruang kerjanya. Dia mengatakan beberapa waktu lalu juga sempat menjalani pemeriksaan di Jakarta, ia mengemukakan, beberapa pertanyaan yang di lontarkan KPK masih terkait pengembangan pemeriksaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai, yang menyeret nama Walikota Dumai.

Usai penggeledahan yang dilakukan, KPK membawa tiga tas koper, satu buah kardus dan satu kantong plastik hitam menuju ke dalam mobil.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyita 2 koper dan 4 kardus diduga barang bukti dari rumah dinas walikota Dumai.

Sementara dalam penggeledahan dikantor pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai KPK menyita beberapa dokumen proyek lelang tahun anggaran 2016 s/d 2018.

Seperti diketahui KPK menetapkan Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Selain itu, Zulkifli juga disangkakan menerima gratifikasi.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan ZAS (Zulkifli Adnan Singkah), Wali Kota Dumai 2016-2021 sebagai tersangka pada 2 perkara,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019) saat rilis ketika itu.

Untuk perkara pertama yaitu suap, Zulkifli diduga memberikan Rp 550 juta ke Yaya untuk mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai. Sedangkan untuk perkara kedua yaitu gratifikasi, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Walikota Zulkifli As sudah beberapa kali di periksa sebagai tersangka, namun KPK belum melakukan penahanan terhadap orang nomor satu di Kota Dumai itu. Bahkan dua kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sudah di periksa sebagai saksi terkait kasus tersebut.(ifw)

Sumber : Dumaipos